Oplus_131072
Patroli24jam. Meranti – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberi angin segar bagi pemerintah desa. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT, memastikan pembayaran Anggaran Dana Desa (ADD) termasuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun 2026 ditargetkan cair penuh selama 12 bulan.
Tidak hanya itu, Pemkab juga akan menyelesaikan tunda bayar ADD tahun 2025 selama 2 bulan. Dengan begitu, total yang akan diterima desa pada tahun ini mencapai 14 bulan pembayaran.
Pernyataan itu disampaikan Fajar kepada wartawan di kantornya, Jumat (10/7/2026).
“Kami memahami keresahan yang ada di tingkat desa. Saat ini kami sedang fokus menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan kas daerah,” ujar Fajar.
11 Desa Sudah Terima Tunda Bayar 2025.
Fajar merinci progres pencairan tunggakan ADD 2025. Hingga saat ini, Pemkab sudah membayarkan ADD untuk 11 desa dari total 96 desa di Kepulauan Meranti.
“Sambil menuntaskan tunggakan 2025, kami juga sudah menggeser pagu untuk pembayaran bulan Mei 2026. Sementara untuk pagu April 2026 sudah 100% kami selesaikan,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kewajiban di akhir tahun dan desa bisa segera menggunakan anggaran untuk program pembangunan.
Dukung Usulan 12 Bulan Penuh.
Terkait usulan Forum Kepala Desa agar ADD 2026 dibayarkan 12 bulan penuh tanpa pemotongan, Fajar menyebut itu sebagai tantangan yang harus dijawab Pemkab.
Ia bahkan mengamini usulan Ketua APDESI Meranti, M. Toha, SE.
“Saya setuju dengan usulan Pak Toha. Lebih baik anggaran 50 Miliar misalnya, kita bayarkan 11 bulan secara penuh dan utuh, daripada dipaksakan 12 bulan tapi nilainya dipotong-potong,” tegas Fajar.
Dengan skema pembayaran penuh, kata dia, Pemkab juga bisa sekalian menyelesaikan sisa tunda bayar tahun sebelumnya.
“Target kita tahun depan, semua desa bisa menerima ADD dan siltap secara penuh 12 bulan tanpa ada tunggakan lagi,” tekadnya.
Fajar berharap dukungan dan kesabaran dari seluruh kepala desa dan perangkat desa. Ia memastikan BPKAD akan terus berkoordinasi dengan TAPD dan Inspektorat agar pencairan berjalan lancar dan akuntabel…(zamri)
