![]()
Medan, Patroli24jam.com
Kuasa hukum pelapor, Paul Junisu Jethro Tambunan, S.E., S.H., M.H., atau yang akrab disapa Paul J.J. Tambunan, mempertanyakan kepastian hukum atas penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai lebih dari Rp2 miliar yang dialami kliennya, Diana Ritha Panjaitan.
Laporan tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau tertanggal 26 Agustus 2022. Namun hingga November 2026, pihak kuasa hukum menilai belum ada kejelasan tuntas mengenai perkembangan penanganan perkara setelah kasus tersebut dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumatera Utara (Sumut).
Berdasarkan dokumen resmi Ditreskrimum Polda Riau tertanggal 6 November 2025, penyelidikan perkara ini sebenarnya telah melalui gelar perkara pada 22 Oktober 2025. Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terungkap sejumlah fakta awal, mulai dari keterangan saksi terkait dugaan transaksi pembelian tanah, bukti pembayaran via transfer rekening, hingga keberadaan surat yang diduga palsu.
Atas dasar rekomendasi gelar perkara serta mempertimbangkan tempat, waktu kejadian perkara, dan kompetensi relatif kepolisian daerah, penanganan kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Sumut.
Tindak lanjut sempat berjalan melalui surat Ditreskrimum Polda Sumut tertanggal 21 November 2025 perihal Undangan Klarifikasi. Dalam surat yang mencantumkan nama Kanit V Subdit II Harda-Bangtah AKP J.J. Harahap, S.H., M.H., beserta tim penyelidik termasuk Ipda F.V. Siregar, S.H., M.H., pelapor Diana Ritha Panjaitan dipanggil untuk menghadiri klarifikasi pada 24 November 2025 di Kantor Ditreskrimum Polda Sumut.
Menyikapi lamanya proses hukum yang memakan waktu bertahun-tahun, Paul J.J. Tambunan angkat bicara mempertanyakan sejauh mana progres penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
”Kami menghormati seluruh proses dan kewenangan penyidik. Namun, sebagai kuasa hukum pelapor, tentu kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak hukum klien kami. Laporan ini sudah dibuat sejak tahun 2022, kemudian dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumut. Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana perkembangan dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan,” ujar Paul kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Paul secara khusus memohon atensi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol. Cornelis Mangarahon Simanjuntak, S.I.K., M.H., guna mengevaluasi penanganan laporan tersebut. Menurutnya, perkara yang sudah bergulir menahun wajib mendapatkan kejelasan secara administratif maupun substantif agar masyarakat pencari keadilan tidak terkatung-katung.
”Kami meminta kepada Bapak Dirreskrimum Polda Sumut agar memberikan perhatian terhadap laporan klien kami. Sudah hampir empat tahun sejak laporan dibuat, dan sekitar satu tahun sejak penanganannya berjalan di Polda Sumut. Kami berharap ada evaluasi terhadap proses penyelidikan yang telah dilakukan serta kejelasan mengenai langkah hukum selanjutnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Paul mendesak penyidik Unit V Subdit II Harda-Bangtah untuk membuka transparansi mengenai hasil pemeriksaan para saksi, alat bukti yang telah dihimpun, hingga kepastian pelaksanaan gelar perkara guna menentukan status hukum kasus tersebut. Jika ditemukan kendala hukum, penyidik diminta menyampaikannya secara resmi.
”Kami tidak meminta penyidik memaksakan suatu perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Kami juga tidak ingin mengintervensi kewenangan kepolisian. Akan tetapi, kami meminta adanya kepastian. Jika memang unsur pidana dan bukti yang dibutuhkan telah terpenuhi, tentu harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Sebaliknya, apabila terdapat alasan hukum yang menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan, kami meminta agar hal tersebut disampaikan secara resmi dan disertai penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Paul.
Ia menambahkan, marwah penegakan hukum tidak hanya diukur dari penerimaan laporan pengaduan masyarakat, tetapi juga tanggung jawab institusi dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.
”Kami berharap Polda Sumut dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang telah menempuh jalur hukum sejak tahun 2022 justru harus terus menunggu tanpa mendapatkan kejelasan mengenai nasib laporannya. Kami akan tetap mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia,” pungkasnya.
