![]()
BERAU – Proyek pembangunan Jalan Amir Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material tanah timbun yang diambil dari lokasi Samburakat, tepatnya di depan Masjid Al Mu’min.
Proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Berau tersebut dikerjakan oleh CV Eri Jaya Raya dengan nilai kontrak mencapai Rp6.909.955.028 atau sekitar Rp6,9 miliar, bersumber dari APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut memiliki nomor kontrak 05/PPK-PJ2/JLN AMIR/PJ2/APBD/IX/2026, dengan tanggal mulai kerja 16 September 2026 dan waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender.
Dalam informasi papan proyek juga tercantum CV Bumi Nusantara Consultant sebagai konsultan pengawas.
Namun, proyek tersebut kini menjadi perhatian menyusul adanya dugaan pengambilan material tanah galian atau tanah timbun dari kawasan Samburakat, tepatnya di depan Masjid Al Mu’min.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas sumber material yang digunakan, termasuk apakah lokasi pengambilan tanah tersebut telah mendapatkan izin pertambangan batuan atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), maupun perizinan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Diduga Tidak Sesuai Ketentuan Kontrak
Penggunaan sumber material dalam pekerjaan konstruksi pemerintah perlu mengacu pada dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Apabila lokasi pengambilan material mengalami perubahan dari dokumen yang telah disetujui, perlu dipastikan apakah perubahan tersebut telah diajukan dan mendapatkan persetujuan resmi dari PPK.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan kontrak dan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain persoalan kontrak, legalitas aktivitas pengambilan material juga perlu diperiksa. Ketentuan perizinan pertambangan mineral dan batuan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta aturan pelaksanaannya.
Apabila kegiatan pengambilan material dilakukan tanpa izin yang diwajibkan, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai peran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Warga dan Lingkungan Perlu Mendapat Perhatian
Selain aspek legalitas, aktivitas penggalian tanah juga perlu memperhatikan dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.
Pengambilan material tanpa pengelolaan yang baik berpotensi mengakibatkan kerusakan lahan, perubahan kondisi tanah, erosi, hingga gangguan terhadap lingkungan sekitar.
Karena itu, dokumen perizinan, persetujuan lingkungan, serta kewajiban reklamasi apabila dipersyaratkan perlu menjadi bagian dari pemeriksaan instansi berwenang.
Minta Dinas PUPR dan Aparat Turun ke Lapangan
Atas munculnya dugaan tersebut, media meminta Dinas PUPR Kabupaten Berau, khususnya PPK proyek, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, Satpol PP, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pengambilan material di Samburakat, tepatnya di depan Masjid Al Mu’min.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian sumber material dengan dokumen kontrak, persetujuan perubahan lokasi pengambilan material apabila ada, legalitas perizinan galian, serta dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.
Apabila ditemukan pelanggaran, instansi berwenang diminta mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku, termasuk memberikan sanksi administratif maupun langkah hukum apabila unsur pelanggaran terpenuhi.
Media juga meminta pihak CV Eri Jaya Raya selaku penyedia jasa agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai asal-usul material tanah yang digunakan dalam proyek pembangunan Jalan Amir Kampung Maluang tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari pihak CV Eri Jaya Raya maupun Dinas PUPR Kabupaten Berau terkait dugaan pengambilan material tanah dari kawasan Samburakat.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan persoalan ini dapat ditelusuri berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.{Tim)
