Langkat | Patroli24jam.com – Aktivis Langkat Raya, Raya Samosir, menyoroti semangat gotong royong masyarakat Dusun Lau Seridi, Dusun Buah Raja, dan Dusun Raja Berneh, Desa Belinteng, Kecamatan Sei Bingai, yang selama kurang lebih tiga bulan terakhir secara swadaya melaksanakan pengecoran jalan utama di wilayah mereka, Jumat (12/06/2026).
Pembangunan tersebut dilakukan dengan mengandalkan tenaga masyarakat, dukungan para pemuda, orang tua, hingga lansia yang bahu-membahu mengangkut batu, pasir, dan semen. Selain swadaya warga, kegiatan itu juga mendapat bantuan dari para pengusaha, perusahaan, serta tokoh masyarakat yang turut memberikan sumbangan demi terwujudnya akses jalan yang lebih layak.
Bagi Raya Samosir, semangat gotong royong tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk persatuan dan kepedulian sosial. Namun di sisi lain, kondisi itu justru menjadi cerminan masih minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, di saat Kabupaten Langkat memiliki Bupati, Wakil Bupati, jajaran organisasi perangkat daerah, puluhan anggota DPRD, serta anggaran yang bersumber dari uang rakyat, masyarakat justru harus turun tangan sendiri membangun infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Pemerintah digaji dari uang pajak rakyat. Ketika masyarakat sampai harus membangun sendiri jalan yang menjadi akses utama mereka, sudah seharusnya pemerintah bercermin dan bertanya di mana letak tanggung jawabnya,” ujar Raya Samosir kepada media.
Ia menilai gotong royong masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajibannya menyediakan infrastruktur dasar.
“Ini bukan prestasi pemerintah. Ini adalah bukti bahwa masyarakat terpaksa bergerak sendiri karena terlalu lama menunggu perhatian yang tidak kunjung datang. Jangan sampai semangat gotong royong rakyat justru dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan menjalankan amanah,” tegasnya.
Raya juga mempertanyakan esensi keberadaan pemerintah dan lembaga legislatif apabila masyarakat masih harus mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan biaya pribadi untuk membangun jalan yang menjadi kebutuhan umum.
“Jika rakyat harus membangun sendiri jalan yang menjadi tanggung jawab negara, lalu untuk apa rakyat membayar pajak? Untuk apa memilih pemimpin dan wakil rakyat? Untuk apa anggaran daerah dialokasikan jika kebutuhan paling mendasar masyarakat belum juga terpenuhi?” katanya.
Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Langkat dan DPRD Kabupaten Langkat seharusnya menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi yang serius, bukan sekadar melihatnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
“Gotong royong adalah warisan luhur bangsa yang harus dijaga. Namun jangan sampai nilai luhur itu berubah menjadi alasan pembenaran atas absennya negara. Infrastruktur dasar adalah kewajiban pemerintah, bukan beban yang harus dipikul sendiri oleh rakyat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Raya berharap pemerintah segera memberikan perhatian nyata terhadap pembangunan di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur memadai.
“Rakyat tidak membutuhkan pidato, tidak membutuhkan pencitraan. Rakyat membutuhkan jalan yang layak. Ketika rakyat membangun jalan dengan tangan mereka sendiri, sesungguhnya yang sedang mereka bangun bukan hanya akses bagi kendaraan, tetapi juga sebuah monumen yang mengingatkan bahwa masih ada kewajiban negara yang belum terpenuhi,” pungkasnya.
ZDR
