PATROLI24JAM – MERANTI , – – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat komunikasi publik untuk menghadapi disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hingga disrupsi informasi di ruang digital.
Penguatan itu ditegaskan Pemkab Meranti setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara daring, Selasa (1/9/2026).
Rakor bertema _“Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah, Ujaran Kebencian, dan Disrupsi Informasi”_ itu diikuti humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia. Pemkab Meranti diwakili Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sukri, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Meranti, Yusran.
Plt Kadis Diskominfotik Meranti, Sukri, mengatakan teknologi digital memberi peluang bagi pemerintah menyampaikan informasi cepat. Namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan.
“Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan berupa hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, bahkan deepfake yang penyebarannya sangat cepat,” ujar Sukri.
Ia menekankan, humas pemerintah tidak cukup hanya merespons setelah informasi keliru beredar. Deteksi dini, koordinasi dengan pimpinan dan OPD, serta penyampaian informasi berbasis data dan fakta harus terus diperkuat.
Sukri juga mengingatkan pentingnya menghindari kekosongan informasi. Keterlambatan pemerintah memberi penjelasan bisa membuka ruang bagi berkembangnya informasi yang belum tentu benar.
“Kami akan terus memperkuat komunikasi publik melalui berbagai kanal informasi pemerintah. Upaya ini bukan hanya untuk menangkal hoaks, tetapi juga menghadirkan informasi yang benar, positif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap pihak yang mengatasnamakan wartawan atau media untuk kepentingan tertentu. Verifikasi identitas dan legalitas media dinilai penting untuk membangun kemitraan yang sehat.
Jaga Hubungan Profesional dengan Media.
Kabag Prokopim Setda Meranti, Yusran , menyebut penguatan komunikasi publik harus diiringi hubungan profesional antara pemerintah, media massa, dan masyarakat.
“Pemerintah tentu menghormati kebebasan pers. Namun, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui proses jurnalistik yang profesional, terverifikasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Yusran.
Ia menyebut komunikasi dan klarifikasi penting ketika ada informasi yang tidak sesuai fakta atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, tentu ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yang terpenting adalah membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago, menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, tepat, santun, menenangkan, dan terkoordinasi.
Sementara Menkomdigi Meutya Hafid, menyoroti pentingnya respons di _golden hour_, verifikasi sumber, dan penguatan koordinasi antarlembaga. Wamendagri Bima Arya, juga mengingatkan humas agar tidak lagi bekerja reaktif.
Rakor ini diikuti 852 peserta dari seluruh Indonesia, 200 luring dan 652 daring. ..(zamri)
