Mentawai, patroli24jam.com :
Masyarakat Tuapejat mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih karena sudah 2 minggu lebih air dari PDAM tidak mengalir, bahkan ada banyak rumah warga yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dialiri air PDAM. Sebagian warga terpaksa membeli air dengan harga Rp. 75.000/tanki isi 1000 liter dan air yang dibeli adalah disedot dari bandar pinggir jalan yang tidak terjamin kebersihannya.
Pada tahun 2022 anggaran untuk PDAM Tuapejat senilai Rp. 4.052.245.000,- dan tahun-tahun sebelumnya juga selalu ada proyek atau kegiatan untuk peningkatan PDAM ini bahkan hingga akhir 2023 terus ada kegiatan pekerjaan pemasangan pipa. Tapi hasilnya nihil masyarakat semakin kecewa, hanya kadang-kadang saja air mengalir itu pun hanya beberapa menit dan tidak menentu hari dan waktu.
Keresahan masyarakat semakin mendalam dengan maraknya berita-berita korupsi.
Dilansir dari https://www.zonadinamika.com > aroma korupsi dan jual beli proyek 11 milyar,
Dugaan praktek korupsi Kepulauan Mentawai dengan modus jual beli proyek yang dilancarkan oleh sejumlah oknum, baik dari pokja hingga oknum-oknum kontraktor yang diduga melibatkan pejabat PUPR dan pejabat pemda kabupaten Kepulauan Mentawai, akibat dugaan ini, kondisi proyek tidak maksimal pelaksanaannya.
Kadis PUPR Asmen Simanjorang ketika ditemui di ruangannya (13/03/2024) mengatakan kendalanya adalah rusaknya salah satu pompa penyedot.
“Ada mesin pompa yang rusak dan sedang diusahakan perbaikannya, memang ada pompa cadangan sebagai pengganti tapi tidak maksimal karena beda kapasitas, lebih kecil”, jelas Asmen.
“Sudah banyak juga warga yang Komplain, nanti akan kita check”, imbuhnya.
Penyebab rusaknya mesin pompa tersebut adalah kelalaian petugas dilapangan. Ketika air surut karena kemarau, pompa tidak terbenam sepenuhnya sedangkan pompa tetap hidup sehingga terlalu panas dan akibatnya rusak.
Kepala UPT Erawati yang menangani PDAM sudah berulangkali ditemui di Ruangannya tapi selalu tutup. Dihubungi via telpon juga tidak diangkat.
Dari seorang tokoh masyarakat yang tidak ingin disebut namanya mengatakan kalau Kepala UPT Erawati tidak punya kompeten atau kemampuan untuk mengelola bidang PDAM. Petugas PDAM dilapangan membenarkan hal ini.
“Setiap keluhan atau permintaan kami tidak pernah digubris. Contohnya saja kami minta senter, mantel, tidak ada respon. Itu baru hal kecil apalagi hal-hal lain. Jadinya ya, kami bekerja apa adanya semampu kami” ujar Brandon, petugas PDAM bagian lapangan.
“Basicnya memang bukan itu, ibu itu sarjana Ekonomi”, jelas Asmen ketika ditanya oleh awak media tentang ketidak mampuan Erawati dalam mengelola PDAM.
Semoga permasalahan ini sampai kepada bapak Pj. Bupati Kab. Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak sehingga ada penanganan yang serius, beliau sedang tidak berada di Tuapejat pada saat berita ini ditulis. (TNH)