![]()

BERAU – Sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Berau menjadi sorotan awak media. Salah satunya proyek pembangunan Jalan Amir di Kampung Maluang yang dikerjakan CV Eri Jaya Raya di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Berau, dengan nilai kontrak mencapai Rp6.909.955.028 atau sekitar Rp6,9 miliar.
Awak media mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri Berau, Kejaksaan Agung RI, Unit Tipikor Polres Berau, Polda Kalimantan Timur, hingga Bareskrim Mabes Polri agar turun langsung melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap sejumlah proyek pembangunan yang diduga bermasalah di wilayah Kabupaten Berau.
Desakan tersebut muncul menyusul adanya dugaan penggunaan material tanah urug yang tidak dilengkapi perizinan pertambangan serta sumber material yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak proyek.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah proyek pembangunan Jalan Amir di Kampung Maluang. Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut diduga menggunakan material tanah urug yang berasal dari kawasan Samburakat, tepatnya dari lahan milik masyarakat yang disebut-sebut belum memiliki izin pertambangan Galian C.
Saat dikonfirmasi awak media Sabtu 21/11/2026 terkait persoalan perizinan material galian tersebut, Bambang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembangunan PUPR meminta agar konfirmasi langsung disampaikan kepada pihak kontraktor.
“Wah, langsung saja ke kontraktornya kalau terkait Galian C-nya,” ujar Bambang.
Sementara itu, Rizal selaku pengawas lapangan mengungkapkan bahwa alat berat yang digunakan dalam pekerjaan proyek tersebut hanya berstatus sewa.
Terkait material tanah urug, berdasarkan informasi yang dihimpun, material tersebut diduga berasal dari kawasan Samburakat, yakni lahan milik warga yang dipertanyakan legalitas izin pertambangannya.
Selain persoalan perizinan, sumber material tersebut juga dipersoalkan karena disebut tidak tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) maupun dokumen kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, serta tanggung jawab pihak penyedia jasa dan instansi terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Desak Pemeriksaan Menyeluruh
Awak media menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah dari keuangan negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak, spesifikasi teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap pihak kontraktor, tetapi juga menelusuri tanggung jawab PPK, pengawas lapangan, serta pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Pemeriksaan juga diharapkan dapat memastikan asal-usul material, kelengkapan dokumen perizinan, kesesuaian volume pekerjaan, hingga kualitas hasil pembangunan.
Ketentuan Hukum yang Perlu Menjadi Perhatian
Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik.
Apabila terbukti terdapat penyimpangan terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, persoalan tersebut dapat dikaji berdasarkan ketentuan wanprestasi, termasuk Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur kewajiban penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Terkait dugaan penggunaan material hasil pertambangan tanpa izin, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Pasal 35 mengatur kewajiban perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan. Sementara Pasal 158 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin. Adapun Pasal 161 mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pengangkutan, atau penjualan mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah, sesuai unsur dan ketentuan pasal tersebut.
Dengan demikian, legalitas asal-usul material yang digunakan dalam proyek pemerintah perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi langsung di lapangan.
Aparat Diminta Jangan Tutup Mata
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut dari pihak kontraktor CV Eri Jaya Raya maupun instansi terkait mengenai legalitas sumber material tanah urug yang digunakan dalam proyek tersebut.
Awak media berharap KPK, Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pengawas terkait segera melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran negara bernilai miliaran rupiah justru dikerjakan dengan mengabaikan ketentuan kontrak maupun peraturan perundang-undangan.
Publik berhak mengetahui apakah seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai aturan atau justru terdapat penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan.
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi CV Eri Jaya Raya, PPK, Dinas PUPR Kabupaten Berau, maupun pihak lainnya demi menjaga keberimbangan pemberitaan. (FD)
