BATURAJA, PATROLI24JAM – Program peremajaan perkebunan kelapa sawit (replanting) KUD Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menjadi sorotan. Persoalan legalitas lahan, dugaan tumpang tindih penguasaan tanah, hingga mekanisme verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) kini menjadi perhatian tim investigasi.
Penelusuran LSM Harimau bersama Tim Media OKU menemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan, terutama terkait dokumen pertanahan dan proses pelaksanaan program melalui pola kemitraan.
Sorotan semakin menguat setelah Kepala Dinas Pertanian OKU mengaku tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengusulan, verifikasi, dan validasi CPCL. Sementara itu, kegiatan fisik tahap pertama disebut telah berjalan sekitar 167 hektare, sedangkan tahap kedua mencakup sekitar 284 hektare.
Konflik Agraria Menjadi Pintu Masuk Investigasi.
Persoalan penguasaan lahan antara masyarakat dengan KUD Minanga Ogan disebut telah berlangsung cukup lama.
Perkembangan perkara hukum yang melibatkan sejumlah warga Desa Tanjung Manggus dan Lunggaian, Kecamatan Lubuk Batang, terkait dugaan pengambilan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, turut menjadi perhatian tim.
Dalam perkara tersebut, sejumlah warga dilaporkan oleh mantan pengurus KUD Minanga Ogan berinisial F.S. dan kemudian memperoleh putusan bebas. Tim menilai riwayat konflik tersebut perlu dicermati bersama dokumen putusan pengadilan.
Tim Turun ke Lokasi, Kondisi Perkebunan Jadi Sorotan.
Dalam penelusuran lapangan di wilayah perkebunan KUD Minanga Ogan, tim mendapati akses masuk lokasi menggunakan portal dan dijaga sejumlah karyawan PT Minanga Ogan.
Tim juga melihat kondisi areal perkebunan yang telah mengalami perubahan fisik, termasuk lahan dengan tanaman sawit muda, vegetasi semak, serta sejumlah bidang yang tampak telah mengalami peremajaan.
Namun, di tengah pelaksanaan program tersebut, masih terdapat persoalan klaim penguasaan dan legalitas sebagian lahan yang dipersoalkan masyarakat, berkaitan dengan status kepemilikan, aset anggota KUD, dokumen pertanahan, hingga dugaan keterkaitan sebagian areal dengan kawasan hutan.
Dana Replanting Puluhan Miliar, Bagaimana Verifikasinya?.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, program replanting KUD Minanga Ogan dilaksanakan melalui pola kemitraan. Dalam prosesnya, verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan CPCL diinformasikan melibatkan PT Sucofindo sebagai surveyor.
Tim mempertanyakan apakah seluruh dokumen legalitas, identitas pekebun, luas bidang, koordinat, serta status penguasaan tanah telah diperiksa secara menyeluruh, termasuk bidang yang masih dipersoalkan masyarakat.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2025, khususnya Pasal 57 sampai dengan Pasal 69, pelaksanaan peremajaan melalui pola kemitraan memiliki ketentuan tersendiri. Pasal 60 mengatur verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan oleh surveyor yang ditunjuk Badan Pengelola Dana atas permintaan Direktur Jenderal.
Karena itu, surat penugasan surveyor, berita acara pemeriksaan, dan laporan hasil verifikasi CPCL menjadi dokumen penting yang perlu ditelusuri.
Mantan Kades Gunung Meraksa Pertanyakan Asal-Usul SHM.
Tim menemui H. Siswanto, mantan Kepala Desa Gunung Meraksa periode 1994–2002. Ia mengaku tidak mengetahui adanya proses pengusulan maupun penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) KUD Minanga Ogan di wilayah Desa Gunung Meraksa selama dirinya menjabat.
“Areal atau lahan wilayah Desa Gunung Meraksa hanya sebagai lahan pembantu. Sebagai Kepala Desa dahulu, saya tidak pernah ada pengusulan, tidak pernah ada penerbitan Sertifikat Hak Milik KUD Minanga Ogan, khususnya Desa Gunung Meraksa. Tidak pernah ada tim desa, bahkan pihak Pertanahan OKU yang turun ke desa,” ungkap Siswanto.
Ia mempertanyakan asal-usul hak, alas hak, warkah, serta buku tanah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut, dan menyebut adanya keterkaitan sebagian wilayah dengan kawasan hutan.
Mantan Juru Ukur BPN Pertanyakan Namanya dalam SHM.
Persoalan lain disampaikan Parimin, pensiunan PNS yang pernah bertugas sebagai juru ukur di BPN OKU. Ia mengaku keberatan karena namanya tercantum sebagai juru ukur dalam dokumen SHM KUD Minanga Ogan yang berkaitan dengan wilayah Desa Gunung Meraksa.
“Saya tidak pernah sama sekali mengukur areal atau lahan KUD Minanga Ogan di Desa Gunung Meraksa. Bahkan tidak pernah ada BPN yang turun mengukur di Desa Gunung Meraksa pada saat itu,” ungkap Parimin.
Menurutnya, persoalan pencantuman nama tersebut pernah disampaikan dalam persidangan di bawah sumpah. Keterangan ini perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen asli, surat ukur, peta bidang, buku tanah, serta riwayat penerbitan sertifikat oleh BPN OKU.
Kadis Pertanian OKU Akui Tidak Dilibatkan Sejak Awal.
Tim LSM Harimau mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten OKU dan diterima langsung Kepala Dinas Pertanian, Joni Saiho. Joni menyampaikan bahwa kegiatan replanting tahap pertama telah berjalan sekitar 167 hektare. Namun, ia mengaku Dinas Pertanian OKU tidak dilibatkan sejak awal proses pengusulan CPCL, verifikasi, dan validasi melalui mekanisme kemitraan.
“Jadi pihak Dinas tidak pernah dilibatkan sama sekali dari awal pengusulan CPCL, verifikasi dan validasi KUD Minanga bersama PT Sucofindo. Kami Dinas Pertanian Kabupaten OKU tidak mengetahui proses tersebut. Setelah rekomtek turun, baru kami diminta oleh KUD untuk melakukan pendampingan,” jelas Joni.
Ia menambahkan, Dinas Pertanian belum memberikan rekomendasi pendampingan sebelum berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
“Kami akan berkoordinasi dulu dengan Kementerian, karena kami juga tidak pernah sama sekali dilibatkan dan diajak. Tahu-tahu pihak KUD bersurat meminta pendampingan setelah dana bantuan cair dari BPDPKS,” ujarnya.
Mekanisme Kemitraan dan Pengawasan Perlu Dibuka.
Permentan Nomor 5 Tahun 2025 mengatur mekanisme kemitraan, pengusulan, verifikasi, hingga pengawasan program peremajaan kelapa sawit. Pasal 57 mengatur perjanjian kemitraan antara koperasi dan perusahaan perkebunan, termasuk ruang lingkup kerja sama, pembiayaan, pendampingan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Sementara Pasal 59 dan Pasal 60 mengatur mekanisme pengusulan dan verifikasi. Adapun Pasal 65 dan Pasal 66 berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh instansi sesuai kewenangannya.
Dokumen perjanjian kemitraan, persetujuan teknis, hasil verifikasi CPCL, serta laporan pengawasan menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.
Estimasi Pendanaan Mencapai Rp27,06 Miliar.
Berdasarkan informasi luas kegiatan yang dihimpun tim:
– Tahap pertama: sekitar 167 hektare
– Tahap kedua: sekitar 284 hektare
– Total: sekitar 451 hektare
Dengan asumsi pagu pendanaan Rp60 juta per hektare, nilai dukungan program diperkirakan mencapai Rp27.060.000.000.
Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan luas lahan dan asumsi pagu per hektare, bukan kepastian dana yang telah dicairkan maupun kerugian negara.
DESAKAN TIM INVESTIGASI.
LSM Harimau bersama Tim Investigasi mendesak:
1. Kejaksaan dan Kepolisian menindaklanjuti serta memeriksa pihak-pihak terkait guna mendalami dugaan persoalan pertanahan, dugaan pemalsuan dokumen, dugaan TPPU, dugaan pelanggaran perizinan, dugaan kawasan hutan, dan kewajiban pajak perkebunan, apabila ditemukan bukti awal yang cukup.
2. Bupati OKU dan pemerintah daerah mengambil langkah tegas serta mengevaluasi dugaan pelanggaran aturan perkebunan dan koperasi sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
3. Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, dan BPDP melakukan audit terhadap legalitas lahan, dokumen CPCL, data pekebun, serta realisasi dana replanting KUD Minanga Ogan. Penyaluran tahap berikutnya diminta ditangguhkan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.
LSM Harimau menegaskan, seluruh dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum oleh instansi berwenang, bukan merupakan kesimpulan bahwa pihak tertentu telah bersalah.
Ruang Klarifikasi Tetap Terbuka.
Hingga berita ini disusun, Humas yang juga disebut sebagai pengurus KUD Minanga Ogan, Yoga, telah dihubungi melalui pesan WhatsApp, namun belum memberikan tanggapan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pengurus KUD Minanga Ogan, PT Sucofindo, BPN OKU, Dinas Pertanian, BPDP, maupun Kementerian Pertanian.
Tim Investigasi Gabungan.
LSM Harimau & Tim Media OKU.
Baturaja, 12 November 2026…(TIM REDAKSI)
