![]()
MALINAU, KALIMANTAN UTARA — Pertanyaan besar kini menggema di kalangan masyarakat Long Ampung, Kecamatan Apau Kayan. Bagaimana mungkin seorang perangkat kecamatan bisa memegang kendali sekaligus pengelolaan Dana Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Long Ampung? Sosok yang dimaksud adalah Lewi Laing.
Kecurigaan warga semakin kuat ketika diketahui bahwa Lewi Laing memiliki hubungan keluarga langsung dengan Kepala Desa Long Ampung. Apakah ini kebetulan belaka, atau justru jalur kekeluargaan yang dijadikan pintu masuk untuk menguasai sumber keuangan rakyat?
Aturan yang berlaku jelas memisahkan kewenangan. Perangkat kecamatan berfungsi dalam pembinaan dan pengawasan, bukan ikut mengelola uang desa. Jika pihak yang seharusnya mengawasi justru ikut memegang kendali pengelolaan, di mana letak pengawasannya? Siapa yang menjamin uang rakyat dikelola secara benar dan transparan?
Warga berhak mendapatkan kejelasan terbuka terkait hal-hal berikut:
– Apa dasar hukum yang memungkinkan seorang perangkat kecamatan mengelola BUMDes?
– Sejak kapan praktik ini berlangsung dan siapa yang memberikan izinnya?
– Apakah keputusan ini dibahas dalam musyawarah desa, atau hanya keputusan sepihak berbasis hubungan keluarga?
Uang rakyat bukan milik sekelompok orang atau keluarga. Dana Desa dan BUMDes adalah amanah untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh warga. Praktik yang terkesan tertutup dan penuh kepentingan jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Redaksi mendesak pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan. Diam bukan jawaban. Warga sedang mengawasi, dan masyarakat berhak tahu kebenarannya!
(Tim)
