![]()
Rohil – Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara pidana di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, menjadi sorotan. Seorang pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir disebut-sebut arahkan uang perdamaian dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang melibatkan empat buruh harian lepas.
Persoalan ini mencuat setelah muncul tudingan adanya permintaan uang perdamaian atau ganti rugi sebesar Rp100 juta kepada pihak terdakwa. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi korban yang berdasarkan materi pengaduan hanya mengalami luka ringan berupa lecet dan kemerahan pada sejumlah bagian tubuh.
Hal tersebut disampaikan penasihat hukum para terdakwa, Jhoni Saputra, S.H, dalam nota pembelaan yang dibacakan pada persidangan di PN Rohil, Senin (16/11). Jhoni menyoroti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama dua tahun penjara terhadap empat terdakwa, yakni Pajar Ahmad alias Pajar, Zefsi Roy alias Roy, Lilik alias Lilik, dan Simson Sihombing.
Menurut Jhoni, tuntutan tersebut tidak sebanding dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Terlebih, para terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyampaikan penyesalan, meminta maaf kepada korban, serta berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Jhoni Saputra pun menegaskan, “Para terdakwa sejak awal bersikap kooperatif, mengakui perbuatan, menyesali kesalahan, dan telah meminta maaf secara langsung kepada korban. Bahkan korban sendiri telah menyatakan memaafkan para terdakwa di hadapan persidangan. Tuntutan dua tahun penjara tidak sebanding dengan fakta-fakta yang terungkap. ujar Jhoni.
Salah satu fakta yang disoroti adalah upaya perdamaian yang telah dilakukan keluarga terdakwa sebanyak tiga kali. Dalam upaya tersebut, keluarga terdakwa menawarkan ganti rugi biaya pengobatan sebesar Rp15 juta. Namun, menurut keterangan yang diuraikan dalam nota pembelaan, proses perdamaian terkendala setelah muncul dugaan permintaan uang ganti rugi sebesar Rp100 juta.
Jhoni mengungkapkan, berdasarkan keterangan korban Rizky Pratama Berutu di persidangan dan keterangan saksi yang meringankan, Sri Dewi Lestari, korban menyebut bahwa persoalan perdamaian telah diserahkan kepada Maiman Limbong, yang disebut menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir.
Perkara bermula di SPBU PJR Pasir Putih, Balai Jaya, pada 30 Juli 2026, ketika Rizky Putra Berutu mengalami luka lecet dan kemerahan di bagian tubuh tertentu. Keluarga keempat buruh yang terjerat kasus ini sudah berupaya berdamai tiga kali, menawarkan biaya pengobatan sebesar Rp15 juta namun pembicaraan justru diarahkan kepada Maiman Limbong.
Saat kuasa hukum para tersangka menemui Maiman Limbong untuk membahas kemungkinan penerapan keadilan restoratif, permohonan tersebut ditolak. Perkara pun dilimpahkan ke pengadilan sampai tuntutan jaksa.
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Maiman Limbong, saat di konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp nya mengatakan, secara tegas membantah melakukan intervensi maupun memberikan arahan perdamaian dalam perkara tersebut.
Maiman Limbong, secara tegas membantah melakukan intervensi maupun memberikan arahan perdamaian dalam perkara tersebut.
Dalam klarifikasinya Meiman menjelaskan bahwa, proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Menurut keterangannya, pada tahap penyidikan tidak terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.
Terkait proses persidangan, Maiman menyatakan tidak mengetahui secara langsung seluruh pembahasan yang berlangsung, karena perkara tersebut ditangani jaksa yang bertugas dalam persidangan.
Mengenai nominal Rp.100 Juta, ia tidak membenarkan adanya permintaan uang tersebut darinya. Maiman juga menjelaskan mengenai mekanisme plea bargaining atau pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana, yang memiliki persyaratan dan ketentuan tersendiri.
Ia menyatakan bersedia memberikan keterangan tambahan beserta dokumentasi untuk mendukung klarifikasinya.
