Puluhan petani dari tiga kecamatan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mendatangi Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Air Putih, Kamis (7/5/2026) pagi. Kehadiran mereka bertujuan untuk menuntut solusi konkret atas krisis air irigasi yang mengancam pola tanam padi dan menyebabkan risiko gagal panen masif.
Musyawarah yang dimulai pukul 09.30 WIB ini mempertemukan para petani dari Kecamatan Air Putih, Sei Suka, dan Medang Deras dengan sejumlah instansi teknis, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Sumut dan UPT Sumber Daya Air Sungai Bah Bolon.
Turut hadir dalam mediasi tersebut Kasat Intelkam Polres Batu Bara AKP Tukkar L. Simamora dan Kapolsek Air Putih AKP Rahmad R. Hutagaol untuk memastikan situasi tetap kondusif di tengah kegelisahan para petani.
Keluhan Gagal Panen dan Solusi Darurat
Dalam pertemuan tersebut, para petani mengeluhkan ketidaksinkronan antara jadwal pola tanam yang telah ditetapkan dengan ketersediaan air di saluran irigasi yang kering kerontang. Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GPPPA), Rusman Nainggolan, mengungkapkan bahwa upaya swadaya bersama PT Inalum dan Dinas PUPR melalui pemasangan geobag penahan air belum membuahkan hasil maksimal.
”Banyak petani yang sudah mulai gagal panen. Kami butuh solusi alternatif sementara, seperti normalisasi sungai sepanjang 200 meter agar air bisa masuk ke irigasi. Masalahnya, dibutuhkan biaya sekitar Rp 29 juta untuk operasional dua unit ekskavator selama sepuluh hari. Kami bingung dari mana biayanya,” ujar salah satu perwakilan petani dalam rapat tersebut.
Merespons hal itu, perwakilan BBWS Sumut, Amir Panjaitan, menyatakan kesiapan pihaknya untuk meminjamkan alat berat, namun terkendala anggaran bahan bakar. “Keluhan ini akan kami sampaikan ke pimpinan agar bisa diupayakan pinjam pakai alat berat berikut dukungan bahan bakarnya,” kata Amir.
Dukungan Kepolisian dan Kepastian Hukum
Kasat Intelkam Polres Batu Bara, AKP Tukkar L. Simamora, memberikan penegasan penting terkait kendala teknis di lapangan, yakni tingginya sedimen pasir yang menyumbat aliran sungai. Ia meluruskan kekhawatiran masyarakat mengenai potensi pelanggaran hukum jika melakukan pengerukan pasir sungai.
”Ada persepsi yang salah bahwa mengambil pasir sungai akan ditindak polisi. Kami luruskan, sepanjang pengambilan pasir ini untuk kepentingan rakyat banyak dan petani, silakan diusulkan kepada Bupati Batu Bara agar segera diambil kebijakan,” tegas AKP Tukkar.
Ia menjamin bahwa pihak kepolisian akan mengawal langsung kegiatan normalisasi tersebut. “Kami akan mengawal kegiatan ini atas nama kepentingan rakyat banyak. Semoga ini menjadi solusi agar manfaatnya segera dirasakan petani,” tambahnya.
Kesepakatan Musyawarah
Plt. Kadis Pertanian dan Perkebunan Batu Bara, Hendra Kumara, menyatakan akan segera melaporkan hasil pertemuan ini kepada Bupati Batu Bara untuk mencari solusi pembiayaan operasional alat berat. Ia berjanji akan memberikan jawaban pasti kepada para petani dalam waktu tiga hari ke depan.
Adapun poin-poin kesimpulan dalam musyawarah tersebut meliputi:
Petani akan melayangkan surat resmi kepada Dinas Pertanian Provinsi Sumut.
Pihak UPT Sumber Daya Air Sungai Bah Bolon memastikan normalisasi bendungan sudah dianggarkan, meski pelaksanaannya belum bisa dipastikan dalam waktu dekat.
BBWS Sumut mengupayakan pinjam pakai alat berat beserta bahan bakar.
Pemerintah Kabupaten akan melakukan koordinasi intensif untuk normalisasi darurat guna menyelamatkan musim tanam saat ini.
Pertemuan berakhir pukul 12.00 WIB dengan situasi yang aman dan kondusif. Para petani membubarkan diri dengan harapan air segera mengalir ke lahan-lahan pertanian mereka yang mulai mengering.
(Red/BOYS-3)
